RI Dipercaya Pimpin Dialog Kebijakan UKM Tingkat ASEAN

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
06 April 2018   15:30

Komentar
RI Dipercaya Pimpin Dialog Kebijakan UKM Tingkat ASEAN

Ilustrasi (Foto : Foto: Istimewa)

Trubus.id -- Indonesia yang diwakili Kemenkop dan UKM dipercaya memimpin dialog bisnis terkait kebijakan pengembangan usaha mikro di negara ASEAN. Dialog kebijakan antar negara anggota ASEAN yang kedua ini dilaksanakan di Luang Prabang, Laos, 2-3 April 2018.

“Dengan tema Registration for Micro Enterprises and Family Business, pertemuan membahas sejumlah isu utama dan permasalahan dalam hal pendaftaran usaha di negara anggota ASEAN,” kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, I Wayan Dipta, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis (5/4).

Hasil policy dialogue tersebut diupayakan menjadi masukan dan rekomendasi dalam menyusun strategi kebijakan pendaftaran usaha, khususnya bagi usaha mikro di ASEAN.

Baca Lainnya: Sektor UMKM Tumbuh Pesat, Tabanan Raih Award

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM, yang juga bertindak sebagai Chairman dalam ASEAN Task Force on Starting a Business I Wayan Dipta, berkesempatan membuka pertemuan 2nd ASEAN Policy Dialogue.

“Usaha mikro masih mendominasi sektor usaha di kawasan ASEAN, di mana jenis usaha ini berkontribusi besar dalam perekonomian masyarakat dan penyerapan tenaga kerja,” kata Wayan Dipta, usai membuka dialog tersebut.

“Namun sebagian besar usaha mikro belum berstatus sebagai usaha formal,” lanjutnya.
Wayan juga menambahkan, salah satu tantangan terbesar saat ini dalam mengurangi jumlah usaha informal adalah mencari solusi yang paling tepat untuk memfasilitasi transisi formalisasi UMKM dari sektor informal menuju formal.

Baca Lainnya: Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Lebih Banyak Entrepreneur

Menurutnya, hadirnya sejumlah perwakilan dalam forum ini menjadi momentum yang tepat untuk saling berbagi pengalaman dan bertukar pikiran antar lembaga pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha-usaha mikro di negara masing-masing.

Sebagai pelaku usaha mikro, Rizal Fahreza yang juga pendiri usaha agrowisata EPTILU di Kabupaten Garut, Jawa Barat, saat itu menyampaikan paparan perspektifnya mengenai hambatan yang dirasakan dari pelaku usaha mikro dalam pendaftaran usaha. 

Menurutnya, faktor yang mempengaruhi yakni kurangnya kesadaran dari pelaku akan pentingnya formalisasi usaha dan prosedur pendaftaran yang dirasa kompleks, serta adanya kekhawatiran akan pungutan pajak yang tinggi dari pemerintah.

Baca Lainnya: Gubernur Jawa Timur Terima Penghargaan Koperasi dan UKM

Sementara  itu, Perwakilan dari Dirjen Pajak, Sulistiyo Wibowo juga memaparkan presentasi soal kebijakan perpajakan di Indonesia, di mana akan mulai dilakukan pengurangan nilai pajak bagi UMKM menjadi sebesar 0.5 persen dari besaran awal 1 persen yang dirasa terlalu tinggi bagi sebagian pelaku usaha.

Mengingat harus adanya perlakuan khusus yang diberikan bagi usaha mikro dari pemerintah,di akhir pertemuan, policy dialogue merangkum penyusunan 10 guidelines sebagai strategi dalam pendaftaran khusus usaha mikro.

10 pedoman yang sudah disepakati diharapkan akan menjadi langkah konkrit keberpihakan pemerintah pada usaha mikro agar terus berkembang demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. [NN]
 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Pemerintah Dukung Koperasi dengan Regulasi Khusus

Thomas Aquinus   Keuangan Mikro
Bagikan:          

Koperasi dan UKM Mutlak Perlu Lakukan Kemitraan

Thomas Aquinus   Keuangan Mikro
Bagikan:          
Bagikan: