Ilustrasi(Foto: Istimewa)

Perhutanan Sosial Bentuk Hutan Adat untuk Keadilan Masyarakat Papua

Trubus.id -- Belum lama ini Perhutanan Sosial membuat skema yang cocok diterapkan oleh masyarakat Papua guna mendapat keadilan yakni dengan cara membangun Hutan Adat.

Hutan Adat sebagai bentuk upaya negara mengakui dan menghargai sejumlah hak yang harus diperoleh oleh masyarakat adat Papua atas kepemilikan kawasan hutan dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MRPB Maxi Ahoren, di Pelabuhan Pelindo, Manokwari, baru-baru ini.

Baca Lainnya: Bupati Malang: Saatnya BUMDesa Buka Jalan Ciptakan Pasar Sendiri di Desa

Maxi mengatakan dengan dibentuknya skema Hutan Adat, masyarakat Papua diharapkan dapat merasakan eksistensinya dihargai oleh pemerintah.

“Dengan skema Hutan Adat, warga asli Papua dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum tentang status kepemilikan kawasan hutan dengan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua,” tegas Maxi.

Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan berupaya mengejar target Program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare. Bahkan KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Perhutanan Sosial terdiri dari berbagai macam skema yang meliputi hutan tanaman rakyat, hutan kemitraan, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan hutan desa.

Bahkan, juru kampanye Hutan dari Greenpeace Indonesia Charles Tawaru mengungkapkan bahwa hutan adat adalah skenario yang cocok diterapkan di Papua.

Hal ini karena masyarakat Papua telah tingal dan bermukim secara turun temurun dalam kurun waktu ratusan tahun dengan harmonis mengandalkan sumber daya hutan sebagai makanan sehari-hari, tempat tinggal, mencari obat-obatan, hingga menggantungkan hidupnya di hutan.

Baca Lainnya: Wujudkan Ketahanan Nasional, TNI Gelar TMMD

Untuk merealisasikannya, Greenpeace Indonesia juga turut membantu dengan melakukan aksi nyata sejak 2008 lalu dengan melakukan pendampingan serta penguatan kepada masyarakat Kampung Manggroholo dan Sira yang dihuni oleh penduduk asli Knasaimos.

“Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di seluruh wilayah Papua harus segera diterapkan oleh pemerintah, karena masyarakat adat mampu berperan sebagai garda pelindung terdepan dari perusakan hutan Papua,” tegas Charles Tawaru. [NN]



Bagaimana reaksi kamu tentang artikel ini ?

Senang

29%

Bahagia

6%

Terinspirasi

12%

Bangga

6%

Sedih

6%

Kaget

18%

Takut

6%

Marah

18%

LEAVE A COMMENT