Pelaku UMKM(Foto: Trubus.id/Thomas Aquinus Krisnaldi)

Hati-hati Potensi Kredit Macet KUMKM

Trubus.id -- Deputi Restrukturisasi Usaha Koperasi dan UKM, Abdul Kadir Damanik menyebutkan tidak tertutup kemungkinan jika kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), memiliki potensi permasalahan dalam pengembalian atau kredit macet.

Ia melanjutkan, penyebab kredit macet KUMKM bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor internal yakni kegagalan usaha, dan faktor eksternal seperti terjadi krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.

Baca Lainnya : Tekan Masalah Sosial, Mensos Harap Pengusaha Terlibat

KUMKM yang memiliki kredit bermasalah, merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Hal itu penting dilakukan sehingga tidak berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang tentunya dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usaha.

"Kredit macet merupakan kredit bermasalah, dimana debitur tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari tiga bulan," papar Damanik di Jakarta, Selasa (13/3).

Kredit, merupakan salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM yang diperlukan, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Sumber pendanaan kredit terbesar, diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan.

Baca Lainnya : Koperasi Pasar Santa Wujud dari Kekompakan Pedagang

"Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM nantinya akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit, sebelum kredit tersebut disalurkan," lanjut Damanik.

Meski demikian, Damanik mengaku jika restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan.

Pertama yakni, restrukturisasi kredit yang diberlakukan lembaga keuangan perbankan, dan lembaga pembiayaan masih dirasa berat oleh KUMKM.

Baca Lainnya : 36 Tahun Beroperasi, Koperasi Bahtera Layani Lebih dari 6 Ribuan Anggota di Ende

Selanjutnya, implementasi dari kebijakan restrukturisasi, tidak diatur secara jelas oleh pemerintah.
Ketiga, masih terjadi moral hazard di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur.

Dan yang terakhir, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala, dalam proses negosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kreditnya. [NN]



Bagaimana reaksi kamu tentang artikel ini ?

Senang

21%

Bahagia

14%

Terinspirasi

7%

Bangga

14%

Sedih

7%

Kaget

7%

Takut

14%

Marah

14%

LEAVE A COMMENT