Menkop: UMKM yang Terkoneksi Digital Terbukti Mampu Bertahan di Masa Pandemi

TrubusNews
Astri Sofyanti
25 Juni 2020   17:00 WIB

Komentar
Menkop: UMKM yang Terkoneksi Digital Terbukti Mampu Bertahan di Masa Pandemi

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. (Foto : Dok. BNPB)

Trubus.id -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terkoneksi ekosistem digital terbukti mampu bertahan di masa pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Saat ini baru 13 persen UMKM yang masuk ke ekosistem digital,” kata Menkop Teten ketika dalam Webinar Nasional yang mengusung tema Pembayaran Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengungkapkan pada masa pandemi Covid-19 peningkatan transaksi melalui digital terbesar terjadi pada segmen kebutuhan primer seperti makanan, minuman, perlengkapan kesehatan (masker, hand sanitizer), hingga perlengkapan sekolah

“Kami selalu berdialog dengan para pelaku e-commerce dan pedagang pasar untuk mengingatkan bahwa perubahan perilaku konsumen ini harus diantisipasi dan ada tren belanja digital yang harus direspon,” bebernya.

Dalam beberapa kesempatan, Teten mengakui beberapa kali mengunjungi warung-warung tradisional di pasar yang mulai beralih memasarkan produknya melalui aplikasi digital.

Menurutnya, pada masa pandemi virus corona saat ini, kesadaran masyarakat akan higienitas suatu produk makanan ataupun barang semakin tinggi, membuat para pelaku UMKM harus melakukan pembenahan digitalisasi sebagai upaya nyata untuk memperkuat daya saing untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi.

“Perlu dukungan dari BI terutama dukungan digital payment untuk pengembangan KUMKM. Smesco Indonesia juga sudah memakai QRIS, ini jika makin diperluas dengan digitalisasi akan menjadi momentum UMKM untuk mengakses pasar lebih besar selain ada kemudahan untuk konsumen dan produsen di hulu, reseller di online juga akan saling kontribusi,” tuturnya.

Dirinya juga mengakui bahwa tidak mudah mendampingi pelaku UMKM untuk masuk ke era digital, tercatat hanya sekitar 4-10 persen saja yang akan beradaptasi dalam ekosistem digital.

Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi termasuk karena kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah hingga kekuatan merespon konsumen secara daring juga masih lemah. Untuk itulah, Teten menilai dibutuhkan peran para reseller online untuk membantu pemasaran produk UMKM. Sebab UMKM sebagai produsen hampir tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Apalagi momentum saat ini ketika banyak SDM berpendidikan baik tidak terserap pasar tenaga kerja atau bahkan mengalami PHK karena pandemi.

SDM tersebut bisa dilatih menjadi reseller yang akan membentuk pemasaran produk UMKM secara online.

“Alibaba juga melakukan hal ini yakni melatih para jagoan jualan yakni reseller untuk membantu penjualan produk UMKM,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, di tengah pandemi semua harus percaya bahwa di setiap kesulitan selalu ada kemudahan.

“Justru di balik Covid-19 peluang dan potensi UMKM, sektor informal untuk mengambil peran semakin besar. Saya pelajari dari Covid-19 ini kita harus lebih kuat karena musibah bukan suatu kehancuran tapi Tuhan inginkan kita lebih kuat sehingga kita harus lebih kreatif mencari model bisnis baru yang inovatif dan siap untuk peradapan baru dalam konteks mempersiapkan kita ke new normal,” ungkapnya.

Peradaban baru yang menurut dia sudah mulai menguat yakni peradaban digital yang terbukti sangat produktif di era pandemi. “Kami mengajak semua ekosistem ekonomi ke dunia digital,” ajaknya.

Ia mengatakan, digital terbukti mampu mempercepat inklusi keuangan UMKM dan pelaku ekonomi lainnya karena “mobile subscription”-nya yang sangat tinggi. “Ini menumbuhkembangkan pasar uang elektronik perbankan dan nonbank,” ujarnya.

Pihaknya menyatakan siap membantu dan mendorong UMKM untuk menerapkan pembayaran digital dalam platform QRIS yang merupakan konsep pembayaran sehat di masa pandemi dan normal baru.

Strategi Kemenkop UKM Selamatkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Untuk mengatasi agar kondisi tidak semakin buruk, Teten mengatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga untuk menyelamatkan UMKM.

Setidaknya ada tiga hal yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu sektor UMKM. Pertama yaitu pemerintah telah memberikan pelonggaran cicilan kredit UMKM pada perbankan maupun lembaga pembiayaan.

“UMKM terpukul dari sisi demand membuat banyak usaha berhenti, permintaan turun sehingga mereka gagal bayar bank dan lembaga pembiayaan lain. Untuk itu kita memberikan relaksasi pinjaman,” ujar Teten dalam webinar Infobank, Kamis (25/6/20).

Adapun keringanan tersebut berbentuk penundaan cicilan selama 6 bulan, penghapusan pajak dan penambahan modal kerja lunak.

Diakuinya, saat ini ada sekitar 60,66 juta UMKM yang sudah terhubung dengan perbankan, koperasi maupun lembaga pembiayaan lainnya. Namun pihaknya tak menampik bahwa ada lebih banyak pelaku UMKM yang belum terhubung dengan lembaga pembiayaan.

Kendati demikian, UMKM yang belum terhubung dengan pembiayaan bisa langsung mengajukan dan otomatis akan masuk ke program relaksasi.

“Kita buka selebar-lebarnya bagi UMKM yang belum terhubung pembiayaan bisa segera mengajukan pembiayaan dengan langsung masuk ke program relaksasi. Dapat bunga yang rendah dan tidak harus ada cicilan 6 bulan,” ujarnya.

Program ini juga termasuk untuk pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi. Teten menyatakan pemerintah juga menyediakan modal kerja lunak untuk koperasi simpan pinjam. Total terdapat 226 koperasi sehat yang selama ini menjadi penyalur pembiayaan UMKM.

Kedua, bagi UMKM kecil (ultra mikro), pemerintah menyediakan program bantuan sosial. Kelompok ini menurut Teten, masuk ke kelompok miskin baru.

Ketiga, pemerintah akan membantu dari sisi demand yang akan didorong dari dua sisi. Pertama belanja pemerintah dan BUMN. Teten menyebut, anggaran belanja pemerintah dan BUMN tahun ini tercatat sebesar Rp735 triliun.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: