Antisipasi Krisis Pangan, Menkop UKM Kembangkan Koperasi Pangan

TrubusNews
Astri Sofyanti
23 Juni 2020   09:10 WIB

Komentar
Antisipasi Krisis Pangan, Menkop UKM Kembangkan Koperasi Pangan

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq di kawasan Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. (Foto : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah)

Trubus.id -- Guna mengantisipasi krisis pangan pada era normal baru (new Normal), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki akan mendorong pelaku UKM untuk mengembangkan koperasi pangan.

Terlebih Badan Pangan Dunia (FAO) telah memprediksi bahwa dunia akan mengalami krisis pangan. Saat itu, takkan ada lagi negara yang akan menjual produk pangannya.

“Oleh karena itu, selain mendorong gerakan masyarakat untuk menanam tanaman pangan, kita juga harus terus meningkatkan koperasi pangan sebagai bentuk antisipasi datangnya krisis pangan,” kata Teten, saat mengunjungi Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq di kawasan Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Koppontren Al Ittifaq sebagai salah satu koperasi sektor riil yang bergerak di sektor pangan, akan dikembangkan ke depan sebagai role model. “Kemenkop akan memback-up koperasi atau koppontren seperti itu melalui pembiayaan LPDB KUMKM. Kita akan memprioritas sektor pangan,” ucapnya.

Kerena telah menerapkan sistem online, Teten meyakini Koppontren Al Ittifaq bakal menjadi percontohan bagi koppotren lainnya di Indonesia. Karena, pesantren ini sudah transformatif, pro teknologi, dan sudah melek IT.

“Kita akan mempercepat transformasi digitalisasi ekonomi, terutama untuk KUMKM,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang turut hadir, mengatakan bahwa sektor usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19 adalah perdagangan, jasa, dan industri.

“Sektor pertanian hanya sedikit terdampaknya. Terlebih lagi, kita punya program Strategis One Pesantren One Product. Insya Allah, mulai Agustus mendatang, ekonomi kita melaju kembali,” beber pria yang akrab disapa Kang Emil.

Modal Kerja

Sementara itu, Diktur Utama LPDB KUMKM Supomo mengungkapkan bahwa Minggu depan akad kredit pembiayaan dana bergulir sebesar Rp7,3 miliar untuk Koppontren Al Ittifaq akan ditandatangani.
“Dana bergulir itu sebagai modal kerja dan infrastruktur untuk kepentingan ekspor produk,” ujar Supomo.

Akad pembiayaan menggunakan pola akad Mudharabah untuk modal kerja dengan nisbah bagi hasil 30 persen untuk LPDB-KUMKM dan 70 persen untuk koperasi. Sedangkan akad Murabahah untuk investasi dengan margin sebesar 3 persen per tahun atau 15 persen selama lima tahun dari harga beli.

“Jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan sudah termasuk grace periode pengembalian pokok selama enam bulan,” ungkap Supomo.

Menurutnya, peran LPDB KUMKM tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga pendampingan. Terlebih lagi, pencairan pembiayaan ini masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Sementara sesepuh Ponpes Al Ittifaq KH Fuad Affandi menjelaskan, Koppontren Al Ittifaq yang berdiri pada 6 Juni 1997, memiliki total aset per Desember 2019 sebesar Rp43,5 miliar.

“Kita bergerak di sektor usah pertanian dan peternakan domba dan sapi,” kata KH Fuad.

Koppontren Al Ittifaq menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti jeruk dekompon, horenzo (bayam Jepang), cabai, wortel Sinkuroda, Butter Nut Pumpkin (Labu madu), dan jagung.

“Pemasok hasil pertanian terdiri dari 270 orang petani binaan yang tersebar di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur,” tutur KH Fuad.

KH Fuad menambahkan, hasil pertaniannya dipasarkan diantaranya melalui jaringan supermarket Superindo, Yogya Supermarket, Aeon Mall BSD, hingga pasar-pasar tradisional.

Selain penjualan secara konvensional, Koppontren Al Ittifaq juga melakukan penjualan secara online melalui aplikasi Alifmart.

“Koppontren Al Ittifaq saat ini melakukan program kemitraan dengan Japan International Coorporation Agency (JICA) dan Progamma Uitzending Manajer (PUM) Belanda,” tambahnya.

Terkait pembiayaan dari LPDB KUMKM, KH Fuad mengatakan, mendapatkan plafon pembiayaan sebesar Rp7,3 miliar. “Tujuan penggunaan untuk modal kerja dan investasi,” tutupnya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Trubus Dorong Kemandirian Pangan Keluarga dengan Tabulampot

Pendampingan   08 Agu 2020 - 16:11 WIB
Bagikan:          

Babad Bina Swadaya, Awal Mula Berdirinya Bina Swadaya

Pendampingan   04 Agu 2020 - 15:15 WIB
Bagikan:          
Bagikan: