Memberi Ruang Penyandang Disabilitas Terlibat Menuju Desa Inklusif 2020

TrubusNews
Thomas Aquinus
11 Nov 2019   14:00 WIB

Komentar
Memberi Ruang Penyandang Disabilitas Terlibat Menuju Desa Inklusif 2020

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Foto : Kemendes PDTT)

Trubus.id -- Kemendes PDTT saat ini tengah bekerja sama dengan Program Peduli sedang menyelesaikan Panduan Fasilitasi Desa Inklusif. Panduan ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah desa, pendamping desa dan masyarakat untuk mewujudkan desa inklusif yang adil, setara dan tidak meminggirkan salah satu atau beberapa kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Buku panduan ini berawal dari semangat Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan tujuan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak terhadap kelompok yang terpinggirkan.

Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menyampaikan bahwa selama lima tahun berjalannya UU Desa sudah ada proses perubahan wajah di pedesaan yang mulai membaik, dari segi infrastruktur dan pelayanan sosial.

Baca Lainnya : Precious One Mengajak Penyandang Disabilitas Bangun Rasa Percaya Diri

"Ini adalah fakta yang harus diakui keberhasilannya,” ungkap Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

“Kalau berbicara kedepan, kita harus move on dari masa lalu, infrastruktur penting tapi bukan yang utama. Rekognisi yang menguat di pedesaan harus betul-betul di dorong dan mengaktualisasikan dalam kegiatan yang berpihak betul kepada masyarakat desa, sehingga di desa tidak ada lagi orang atau kelompok masyarakat yang ditinggalkan. Tak ada lagi tuduhan kafir, cacat, sesat dan lain-lain. Kita harus terus mempromosikan keragaman dimasyarakat," tambahnya.

Dijelaskan dalam siaran persnya, Jumat (8/11), Anwar mengatakan bahwa dalam mewujudkan desa inklusif haruslah diperkuat musyawarah desa (Musdes) nya. Untuk itu, aturan pertama yang dibuat Kemendes PDTT yakni Peraturan Menteri (Permen) tentang Musyawarah desa, karena musyawarah adalah instrumen yang ada di desa untuk pembangunan desa.

“Disitu sudah disebutkan bagaimana kegiatan harus inklusif dan mementingkan seluruh masyarakat desa. Ke depan, kita terbuka untuk melakukan review, dan forum ini adalah forum yang tepat untuk mendapatkan masukan bagaimana untuk menciptakan desa yang inklusif," katanya.

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          

Kemenkop dan UKM Targetkan 6 Persen Pelaku UKM Naik Kelas di 2020

Keuangan Mikro   20 Jan 2020 - 15:46 WIB
Bagikan:          

Kemenkop dan UKM Bakal Prioritaskan Pengembangan Bambu Rakyat

Pendampingan   20 Jan 2020 - 14:33 WIB
Bagikan: