Sektor Pariwisata Perlu Memahami Risiko Bencana dan Krisis di Wilayahnya

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
09 Sep 2019   19:30

Komentar
Sektor Pariwisata Perlu Memahami Risiko Bencana dan Krisis di Wilayahnya

Kepala BNPB Doni Monardo (Foto : Dok Kemenpar)

Trubus.id -- Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa posisi Indonesia yang terletak di Cincin Api Pasifik dihadapkan pada berbagai ancaman bencana alam tektonik maupun vulkanik. Untuk itu sektor pariwisata dalam menangani kondisi krisis baik alam maupun nonalam merupakan salah satu kriteria utama dalam membangun pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing internasional.

“Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata perlu memahami risiko bencana dan krisis di wilayahnya“, ujar Doni dalam siaran persnya, Senin (9/9).

Baca Lainnya : Kemendes PDTT Bekali Masyarakat Pelatihan Indentifikasi Kebutuhan Pascabencana

Kegiatan sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, Kemenpar (9/9) tersebut dibuka oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya yang menyajikan sejumlah materi bahasan antara lain; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Krisis Kepariwisataan, dan Peta Geospasial Krisis Kepariwisataan.

Menpar Arief Yahya mengapresiasi penyelenggaraan Sosialisasi MKK Daerah dalam rangka menyamakan persepsi dan komitmen dalam pengelolaan krisis kepariwisataan serta mensinergikan pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan.

“MKK menjadi pedoman dalam menangani krisis pariwisata di Tanah Air ini mengacu pada standar dunia UNWTO,” kata Menpar Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya mengapresiasi penyelenggaraan Sosialisasi MKK Daerah (Foto: Dok Kemenpar)

Baca Lainnya : Anggaran Bantuan Sosial untuk Korban Bencana di Sulawesi dan NTB Siap Dicairkan

Sementara itu sebagai payung hukum dalam melaksanakan MKK, Menteri Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.

Permenpar MKK tersebut  dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, merencanakan, mencegah, menangani, dan mengevaluasi Krisis Kepariwisataan agar kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota terlindungi dan berkesinambungan.

Kegiatan  sosialisasi MKK Daerah diikuti sekitar 200 peserta antara lain; Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) dari 34 provinsi se-Indonesia; Kadispar kab/kota dari setiap provinsi yang daerahnya berpotensi bencana alam dan non-alam, Sekdispar dan Kabid pemasaran Disparprov, Kementerian/Lembaga: BNPB, BMKG, Badan Geologi, PVMBG, Kemendagri, Bank Indonesia, serta para pejabat di lingkungan Kemenpar. [NN]

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: