Kemnaker Fasilitasi Pengembangan 400 Desa Migran Produktif

TrubusNews
Thomas Aquinus
11 Agu 2019   21:30 WIB

Komentar
Kemnaker Fasilitasi Pengembangan 400 Desa Migran Produktif

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga melakukan upaya terobosan dalam memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di desa yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia dengan mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif).

“Program Desmigratif dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif pada wilayah asal pekerja migran yang memahami penempatan dan perlindungan tenaga kerja,” kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar dalam Bakohumas Tematik, di The Alana Hotel, Solo, Jateng, beberapa waktu lalu dilansir dari kominfo.go.id.

Menurut Khairul, program ini dilaksanakan dengan tujuan:

  • Melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja, baik di dalam dan luar negeri, yang dimulai dari desa asal PMI.
  • Memberdayakan PMI beserta keluarganya.
  • Mendorong peran aktif Pemerintah Desa wilayah asal PMI dan seluruh pemangku kepentingan.
  • Mengurangi jumlah tenaga kerja non prosedural.

“Kemnaker mempunyai target membentuk dan memfasilitasi pembangunan Desmigratif di 400 desa dalam 3 (tiga) tahun,” kata Khairul.

Sekjen Kemnaker itu mengungkapkan, pada 2016 telah dibentuk proyek percontohan Desmigratif di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kab. Indramayu, Jabar; dan Desa Kuripan, Kec. Watu Malang, Kab. Wonosobo, Jateng.

Pada tahun 2017, lanjut Sekjen Kemnaker, Desmigratif telah dikembangkan di 120 desa. Sementara tahun 2018 ada 130 Desmigratif, dan tahun 2019 ini sebanyak 150 Desmigratif.

“Kami bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Desmigratif, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, mitra lokal atau komunitas masyarakat desa, dan lembaga keuangan,” jelas Khairul.

Baca Lainnya : Program Transmigrasi Tingkatkan Kesejahteraan Bersama Penduduk Lokal

Ditegaskan Sekjen Kemnaker, pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CPMI/PMI, dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengungkapkan program Desmigratif memiliki manfaat besar bagi pekerja migran dan keluarganya. Sayangnya, program Desmigratif belum cukup dikenal oleh masyarakat.

Untuk itu, dirinya meminta lintas pemerintahan, baik di pusat dan daerah, maupun masyarakat umum, untuk turut serta mendesimenasikan Desmigratif.

Baca Lainnya : Kemendes PDTT Targetkan Paradigma Baru Program Transmigrasi 2020-2024

"Daerah-daerah lain yang cukup banyak pekerja migrannya dapat mencontoh dan pada akhirnya perlindungan pekerja migran dapat ditingkatkan," katanya.

Melalui program Desmigratif, permasalahan tersebut dapat diminimalisir karena program Desmigratif menyasar langsung desa kantong pekerja migran.

"Sebelum calon pekerja migran berangkat, mereka perlu sekali mengetahui aturan-aturan agar mereka tidak tertipu calo sehingga mereka tidak terlantar," ujar Niken. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Menkop UKM Ungkap 5 Masalah Utama yang Hambat Perkembangan UMKM

Keuangan Mikro   15 Nov 2019 - 08:08 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Sistem IDM Dapat Membantu Pembangunan Desa Mandiri

Pendampingan   15 Nov 2019 - 06:52 WIB
Bagikan: