ODS Kemenkop UKM Dinilai Lebih Baik Diantara Lembaga Lainnya

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
19 Juli 2019   10:00

Komentar
ODS Kemenkop UKM Dinilai Lebih Baik Diantara Lembaga Lainnya

Ilustrasi koperasi (Foto : Trubus.id)

Trubus.id -- Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menyampaikan bahwa pihaknya terus membenahi dan melengkapi Online Data System (ODS), khususnya terkait data koperasi di seluruh Indonesia. 

"Kita semua harus menyadari bahwa keberadaan data itu amat penting. Tentunya, data yang valid dan akurat," ujar Rully pada pembukaan acara Bimbingan Teknis Pendataan Koperasi dan Rakor Bidang Koperasi Angkatan II, di Jakarta, Kamis (18/7).

Prof Rully mengatakan, koperasi yang memiliki data valid dan akurat akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya, sebagai sumber pengambilan kebijakan, membangun kepercayaan masyarakat, hingga untuk merumuskan strategi pengembangan koperasi di Indonesia. 

Baca Lainnya : Bunga KUR Rendah Persempit Penyaluran Kredit Koperasi

"Data juga merupakan bagian penting agar kita tidak terjebak dalam ketidakefisienan," ujarnya.

Oleh sebab itu, saat ini sudah tidak zamannya lagi bikin data asal-asalan atau data sekadar ada.

"Kita harus sudah melalui proses input data yang baik untuk proses pengambilan keputusan," katanya.

Menurutnya, tanpa data yang valid dan akurat, orang bisa salah menilai tentang pertumbuhan dan perkembangan koperasi saat ini. 

"Ada orang menilai bahwa saat ini jumlah koperasi terus menurun. Padahal, penurunan jumlah koperasi itu karena memang kita bubarkan karena kinerjanya buruk atau tidak aktif. Kita sekarang sedang membangun koperasi dari sisi kualitas, sebagaimana tujuan dari program Reformasi Total Koperasi yang hanya akan melahirkan koperasi bagus dan berkualitas," terang Rully.

Baca Lainnya : Koperasi Kopi Bandung Sukses Tembus Pasar Dunia

Di era terbuka informasi saat ini, Rully menginginkan seluruh dinas agar menjadikan data sebagai menu utama dalam keseharian kerja. 

"Kita akan selalu butuh data dan kita harus mampu menguasai data. Kita butuh data yang valid dan akurat yang mendekati kondisi yang sebenarnya di lapangan," katanya.

Rully juga mengakui, bahwa tidak semua daerah dapat cepat dalam mengadopsi teknologi dalam pengadaan data yang akurat. Ada yang cepat mengikuti, ada yang lamban, bahkan ada juga yang susah. 

"Saya berharap pejabat yang baru di dinas koperasi setempat agar segera bisa menyesuaikan diri. Karena, kita tidak mungkin bikin kebijakan yang bagus tanpa data yang akurat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemenkop dan UKM Ahmad Zabadi pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa ODS Kemenkop UKM termasuk yang mendapat penilaian baik diantaranya ODS kementerian dan lembaga lain. 

Baca Lainnya : Kemenkop UKM Ungkap 3 Pola Kerja Sama Pembangunan Koperasi

"Publik juga bisa mengakses ODS kita dengan mudah melalui HP-nya. Intinya, seluruh data di Kemenkop dan UKM Center bisa dilihat publik, bagi yang ingin tahu tentang nama koperasi, UKM, hingga informasi lain terkait Kemenkop," kata Zabadi.

Zabadi menekankan, ODS bisa dijamin sebagai patokan dasar bagi dinas koperasi di daerah dalam memberikan rekomendasi atau bantuan program kepada koperasi atau UKM di wilayahnya. 

"Kalau koperasi yang bersangkutan tidak terdaftar di ODS kita, dinas koperasi bisa memutuskan tidak bisa memberikan rekomendasi atau bantuan program," ujarnya

Zabadi juga menyebutkan sampai semester 1 tahun 2019 koperasi di seluruh Indonesia yang sudah masuk ke dalam ODS Kemenkop dan UKM saat ini sebanyak 126.343 unit.

Baca Lainnya : Kualitas Koperasi di Kalteng Meningkat dalam Tiga Tahun Terakhir

Zabadi juga menekankan agar dinas-dinas koperasi hanya melayani dan memberi dukungan pada koperasi dan UKM yang tercatat di ODS Kemenkop UKM. 

"Ini juga untuk mengantisipasi munculnya Koperasi Zombie, yaitu koperasi yang hanya muncul ketika sedang ada bantuan program. Kalau koperasi tidak tercatat dalam ODS, ya tolak saja," kata Zabadi.

Hanya saja, Zabadi tetap mewanti-wanti dinas-dinas koperasi agar tetap melakukan verifikasi dan kajian mendalam meski koperasi tersebut sudah terdaftar dalam ODS Kemenkop dan UKM. 

"Lihat aktifitas koperasinya, apakah ada kegiatan atau tidak, apakah rutin melakukan RAT atau tidak, dan sebagainya," ujarnya.

"Data ODS kita itu nge-link dengan data di Kementerian Hukum dan HAM. Bila ada koperasi namanya A, aktif dan bagus tapi tidak tercatat di ODS. Lalu, ada yang mendaftar baru dengan nama yang sama, maka koperasi yang lama tapi tidak terdaftar di ODS yang akan tergusur," lanjutnya. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: