Presiden Jokowi di Minta Tetapkan PPh Bagi Pelaku UKM 0 Persen

TrubusPreneur
By Astri Sofyanti | Followers 1
19 Juni 2019   14:30

Komentar
Presiden Jokowi di Minta Tetapkan PPh Bagi Pelaku UKM 0 Persen

Produk UMKM di Pameran Inacraft 2019 (Foto : Trubusid/Astri Sofyanti)

Trubus.id -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membebaskan pajak penghasilan (PPh) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil sama seperti Pemerintah China. Pasalnya saat ini pemerintah Indonesia menetapkan PPh 0,5 persen bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil.

Diakui Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, penerapan PPh sebesar 0,5 persen saat ini memberatkan para pelaku Usaha Mikrp Kecil.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan bahwa mulai tahun 2020, China akan memberlakukan pajak 0 persen bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Untuk itu, pihaknya berharap Indonesia bisa melakukan hal serupa dengan menghapus pajak bagi pelaku UMKM.

Baca Lainnya : Pelaku UMKM Jawa Timur, Hadirkan Kerajinan Tangan Berbahan Dasar Bebatuan di PRJ

“Kami memohon agar Bapak Presiden bisa meniru China untuk memberlakukan pajak Usaha Mikro Kecil 0 persen dan menetapkan PPh 2,5 persen untuk yang menengah,” demikian dikatakan Ikhsan di Jakarta, Rabu (19/6).

Alasannya Akumindo mengusulkan hal ini bukan tanpa alasan. Ia mengungkapkan bahwa penerapan PPh 0,5 persen yang dikenakan kepada pelaku usaha mikro dan kecil masih terlalu berat. Sebab, diakui Ikhsan, pengenaan pajak 0,5 persen bagi usaha mikro dan kecil itu dihitung dari omzet, bukan keuntungan para pelaku usaha tersebut.

"Maka kami minta sama dengan negara China yang 2020 itu usaha mikro dan kecil itu minta 0 persen," harapnya.

Menanggapi hal tersebut resdien Jokowi mencatat beberapa masukan yang disampaikan pelaku UMKM dan akan membahasnya bersama menteri terkait untuk dirumuskan menjadi kebijakan.

Baca Lainnya : Kemendes PDTT Latih Literasi E-Commerce UMKM Daerah Tertinggal di Palu

"Pak presiden minta supaya dibahas kebijakan-kebijakan ini. Beberapa poin dibahas bersama menteri-menteri. Dan setelah itu kami akan diundang kembali selitar dua sampai tiga bulan untuk melakukan review atau membahas kebijakan yang akan dikeluarkan," tuturnya.

Untuk itu, Selasa (18/6/19), kemarin, Jokowi mengundang pelaku UMKM yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo), Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumandiri), serta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo). Orang nomor satu di Indonesia ini ingin mendengarkan secara langsung masukan dari para pelaku UMKM dalam menyusun kebijakan yang berkaitan usaha tersebut. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: