Pelaku UMKM Surabaya yang Sudah Kantungi HKI Masih di Bawah 10 Persen

TrubusPreneur
By Syahroni | Followers 2
07 Juni 2019   22:30

Komentar
Pelaku UMKM Surabaya yang Sudah Kantungi HKI Masih di Bawah 10 Persen

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Untuk menghadapi era perdagangan bebas, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mempersiapkan diri dengan berbagai sertifikasi yang menunjang usaha mereka. Namun sayangnya, masih sedikit yang sadar akan pentingnya hal tersebut.

Di Surabaya saja, dari 10.600 anggota Pahlawan Ekonomi (PE) dan Pejuang Muda (PM), baru segelintir pelaku UMKM yang sudah mengantongi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak merek dan hak paten.

Hal itu disampaikan Agus Wahyudi, Humas PE. Ia bahkan menyebut, pelaku UMKM di Surabaya yang sudah memiliki HKI masih di bawah 10 persen.

Baca Lainnya : 793 Unit Koperasi di Sumbar Dapatkan Sertifikasi NIK

"Ada yang sudah turun kemarin itu 45 UMKM dapat sertifikasi halal. Tapi kalau yang hak merek, itu di bawah 45 UMKM dan masih proses. Mungkin karena prosesnya lama ya. Kalau halal itu bisa 1,5 tahun, merek juga 1,5 tahun pengurusannya," tutur Yudi dilansir dari Surya.co.id, Jumat (7/6).

Selain lamanya proses, Yudi mengatakan ada beragam alasan mengapa banyak UMKM belum punya HKI, di antaranya adalah tidak tahu informasi soal HKI, tidak punya waktu, tidak percaya diri dengan produknya, dan lain-lain. Padahal, kepemilikan sertifikat penting bagi UMKM jika ingin berkembang.

"Ini penting supaya UMKM bisa naik kelas. Dengan begitu, produknya bisa masuk pasar menengah ke atas. Kebutuhan sertifikasi itu sangat diperlukan, tapi masih banyak yang belum mengurus dan pegang itu semua," imbuhnya.

Bila UMKM sudah memegang sertifikasi, lanjutnya, besar kemungkinan bagi mereka untuk masuk ke pasar yang lebih besar, seperti Indomaret, Alfamart, Transmart, Carrefour dan Superindo.

"Namun, mereka tak bisa diterima, lantaran belum bersertifikasi," ucapnya.

Tahun ini, pihaknya menargetkan 234 UMKM mengantongi sertifikasi.

Baca Lainnya : Ikuti Trend Digital, Dekranasda Kota Surabaya Bentuk E-UKM

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, mengingatkan pentingnya sertifikasi pada masyarakat sebagai bekal menghadapi era perdagangan bebas dan industri 4.0.

Sebab, perdagangan bebas yang mulai diterapkan tahun depan, akan berdampak secara langsung pada perdagangan barang dan jasa. Ia berharap, masyarakat tidak terus berada di zona nyaman, karena ke depan persaingan global akan semakin ketat.

“Cuman saya harus mengingatkan kembali kepada warga, untuk kita bisa siap semuanya," ujarnya.

Risma menambahkan, banyak warga Surabaya yang mempunyai keahlian di bidangnya. Akan tetapi, mereka tidak memiliki sertifikasi yang mendukung untuk pekerjaannya itu.

"Karena itu memang kita harus menyiapkan. Makanya kita mulai beberapa tahun itu kita bantu untuk sertifikasi gratis," katanya. [RN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: