Program Keluarga Harapan Harus Terintegrasi dengan Progam Bansos Lain

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
16 Mei 2019   18:00

Komentar
Program Keluarga Harapan Harus Terintegrasi dengan Progam Bansos Lain

Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Raden Harry Hikmat (Foto : Trubus.id / Thomas Aquinus Krisnaldi)

Trubus.id -- Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Raden Harry Hikmat menyampaikan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sepatutnya terintegrasi dengan berbagai  program bantuan sosial lain sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan dan membangun penghidupan yang berkelanjutan.

"Kita pastikan bantuan sosial termasuk di dalamnya PKH itu semakin terintegrasi dengan bantuan sosial yang lain, karena terbukti di periode sebelumnya ketika bantuan PKH terintegrasi dengan BPNT (bantuan pangan nontunai) atau Rastra (beras sejahtera) secara signifikan bisa menurunkan angka kemiskinan," kata Harry saat konferensi internasional "Menghubungkan Perlindungan Sosial dengan Penghidupan Berkelanjutan: Jalan ke Depan bagi Indonesia" di Jakarta.

Baca Lainnya : Kolaborasi Kemenperin dan Kemensos Tingkatkan

Menurutnya dengan berintegrasi dengan berbagai program atau bantuan sosial dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif sehingga mendorong masyarakat miskin menjadi masyarakat mandiri.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap, angka persentase kemiskinan di Indonesia dapat terus menurun dan menyentuh level 9 persen pada 2019 dari 9,66 persen per September 2018.

Untuk itu, PKH tidak hanya terintegrasi dengan BPNT, tapi juga ke depan PKH harus terintegrasi dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan sosial lain sehingga anggota dari keluarga penerima manfaat PKH juga mendapat KIP dan KIS.

Baca Lainnya : Bantuan Sosial Disalurkan Melalui 4 Program Andalan Kemensos

Selain itu program bantuan sosial diatas, juga perlu terintegrasi dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan diperkuat dengan akses ke aset melalui sertifikasi tanah, serta akses permodalan untuk menghidupkan kegiatan ekonomi produktif sehingga mengurangi beban pengeluaran dari masyarakat penerima manfaat. Dengan begitu, mereka bisa menyimpan tabungan atau mengalokasikan sebagian pendapatan untuk menambah modal usaha.

"Jadi semua bantuan-bantuan yang menyangkut hak dasar masyarakat yang kurang mampu itu betul-betul bisa dipenuhi, dicukupi dan dilengkapi, sambil sudah tentu jangan sampai menimbulkan ketergantungan, maka harus ada upaya untuk pengembangan kehidupan secara berkelanjutan artinya ada orientasi ke arah pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan mereka," ujarnya.

Dikatakannya, integrasi PKH dengan bantuan sosial lain sudah dimulai sejak 2016 ketika transformasi Rastra ke BPNT. Pemanfaatan PKH bukan hanya untuk hal kesehatan dan pendidikan namun juga bisa digunakan untuk modal usaha, di mana masyarakat penerima manfaat PKH berupaya agar bisa mengelola secara bijak dan menyisihkan sebagian untuk menambah modal usaha. [NN]

 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: