Demi Keadilan, Bantuan Sosial PKH 2019 Diberlakukan Skema Non Flat

TrubusNews
Thomas Aquinus
06 Mei 2019   08:00 WIB

Komentar
Demi Keadilan, Bantuan Sosial PKH 2019 Diberlakukan Skema Non Flat

Penerima bantuan sosial PKH (Foto : Dok Setkab)

Trubus.id -- Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, bahwa memasuki tahun 2019, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) akan memberlakukan skema non flat. Pemberlakuan kembali skema non flat ini didasarkan atas menciptakan rasa keadilan karena masing-masing KPM beban yang harus ditanggung berbeda-beda.

Dengan skema ini, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos dengan besaran indeks yang didasarkan atas beban masing-masing, tidak sama rata sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 

Sebelumnya, dari anggaran anggaran bansos PKH sebesar Rp 34,4 triliun, Kemensos sudah menyalurkan 57 persen.

“Bila dihitung, berarti dana bansos yang disalurkan sudah sekitar Rp 19,6 triliun. Dari dua kali penyaluran, yakni tahap pertama Januari dan kedua April, pada bulan April, sudah tersalurkan sudah 99,7 persen yang tersalurkan," kata Mensos saat membuka acara “Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan Tahun 2019” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Lainnya : Anggaran Bantuan Sosial untuk Korban Bencana di Sulawesi dan NTB Siap Dicairkan

Dengan skema non flat, KPM akan mendapat besar atau indeks bantuan berdasar tujuh kriteria. Yakni adanya ibu hamil, adanya anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, disabilitas berat, dan lansia.

“Maksimal besarnya bantuan didasarkan atas empat komponen yang ada. Jadi satu orang KPM bisa menerima Rp9,6 juta per tahun,” ujar Mensos.

"Bila tahun 2018 anggaran PKH sebesar Rp 19 triliun kita masih pakai sistem flat. Flat itu semua bantuan yang diterima per keluarga sama. Maka tahun 2019 atas nama keadilan kami ubah menjadi non flat, karena keluarga miskin ketika dia punya anak berbeda dengan yang punya 3 anak. Belum lagi dengan kondisi lain," tambahnya.

Kemensos terus berupaya mempertahankan besaran anggaran dan skema bansos PKH ini untuk tahun depan. Namun  besaran anggaran masih dibahas oleh Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Sosial.

Baca Lainnya : 93,2 Persen Keluarga Penerima Manfaat PKH Puas Terhadap Program Bantuan Sosial

Menurut Mensos, untuk jumlah KPM sejauh ini belum ada rencana kenaikan yakni sebanyak 10 juta KPM PKH dan 15,6 juta untuk BPNT karena tidak mudah.

Mensos menekankan, pihaknya tahun ini mengidentifikasi sebanyak 800.000 KPM PKH yang ditargetkan tergraduasi atau keluar dari kepesertaan PKH. Target ini meningkat dari peserta PKH yang tergraduasi dari tahun lalu yang sebanyak 600.000 peserta.

“Meski sudah dianggap mandiri, tetapi peserta yang sudah tergraduasi akan tetap didampingi dengan ikut serta dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dan lainnya,” ujarnya.

Baca Lainnya : Bantuan Sosial Tahap 2 Mulai Dibagikan Mensos di Sukabumi

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Berdayakan Ekonomi Warga Melalui Bank Sampah

Pendampingan   11 Sep 2020 - 14:09 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: