Pelaku UMKM Terbebani Mengurus Sertifikat Produk SNI

TrubusNews
Thomas Aquinus
12 April 2019   18:00 WIB

Komentar
Pelaku UMKM Terbebani Mengurus Sertifikat Produk SNI

Pelaku usaha UMKM (Foto : Trubus.id/Hadi Nugroho)

Trubus.id -- Pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) keberatan dalam pengurusan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Diakui oleh Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun, hingga saat ini masih banyak produk UMK yang belum memiliki sertifikasi SNI karena biaya yang tidak murah. 

“Setiap produk harus SNI padahal produknya macam-macam dan mahal biaya prosesnya,” katanya seperti dikutip dari Bisnis.

Selain itu, masa sertifikat SNI yang hanya berlaku 6 bulan dan harus diperpanjang lagi memberatkan para pelaku UMKM. Untuk itu, Ikhsan menginginkan agar pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMK yang dalam melakukan sertifikasi produk untuk ber-SNI.

Baca Lainnya : UMKM Go Online Sukses Lampui Target Hingga 9,61 juta Pelaku Usaha

“Memang SNI ini penting agar produk UMKM kami bisa bersaing secara global. Kami minta insentif kemudahan dan biaya yang murah untuk sertifikasi SNI,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSN Bambang Prasetya mengungkapkan, dengan label SNI pada produk UMKM akan mendongkrak promosi produk bermutu dan daya saing produk RI di pasar global. Apalagi  saat ini Indonesia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0 di mana standardisasi menjadi penting untuk merespons kebutuhan era ini.

Bambang menyampaikan, era Revolusi Industri 4.0 saat ini sudah menerapkan produk 223 ber-SNI. Sedangkan untuk mendukung konsep Industri 5.0 nantinya, akan ada 504 SNI yang diterapkan.

Baca Lainnya : Bekraf Latih Manajemen Keuangan 100 Pelaku Usaha di Cirebon

Oleh sebab itu, demi menjaga kualitas, keselamatan dan keamanan dalam menggunakan teknologi inovasi, penerapan SNI menjadi sangat penting. SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. Tanda SNI merupakan bukti bahwa produk telah memenuhi acuan yang dipersyaratkan dalam SNI.

Saat ini, pemerintah juga tengah gencar agar produk usaha mikro kecil (UMK) untuk memiliki sertifikat SNI. “UMKM yang dibina BSN untuk difasilitasi sertifikasi SNI sejumlah 614 UMK saat ini," ujarnya. [NN]

UMK

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Babad Bina Swadaya, Awal Mula Berdirinya Bina Swadaya

Pendampingan   04 Agu 2020 - 15:15 WIB
Bagikan:          
Bagikan:          

Peran Perempuan dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Pendampingan   30 Juli 2020 - 16:14 WIB
Bagikan: