Kemensos Terapkan 6T Sebagai Indikator Utama BPNT Tepat Sasaran

TrubusNews
Thomas Aquinus
08 April 2019   13:30 WIB

Komentar
Kemensos Terapkan 6T Sebagai Indikator Utama BPNT Tepat Sasaran

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kriteria 6T sebagai indikator utama untuk memastikan tepat sasaran.
 
Adapun 6T tersebut yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi. Tepat sasaran yaitu siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan dan tepat jumlah, artinya tidak boleh dikurangi sedikit pun hak para KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
 
Selain itu, harus juga dipastikan tepat mutu atau kualitas produk yakni beras dan telur. Lalu, harus tepat waktu juga, dalam hal ini bekerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Negara) yang di dalamnya ada BTN, BRI, Mandiri, serta BNI. Diharapkan dengan adanya bank negara itu dapat terselamatkan uang negara dari kebocoran pada proses penyalurannya. 

Baca Lainnya : Bantuan Sosial Tahap 2 dan 3 Penerima PKH Mulai Dibagikan Mensos di Jawa Barat

Berkaitan dengan itu, Kemensos menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Bantuan Sosial Pangan Wilayah II Tahun 2019, dengan tema Penyelesaian Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Mendorong Suksesnya 6 Tepat (6T), di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
Acara tersebut dihadiri oleh 145 peserta undangan, yaitu Direktur Jendral PFM Andi ZA Dulung, Direktur PFM Wilayah II, Sesdirjen PFM, Inspektur Jenderal & Sekjen Kementerian Sosial, Kepala Bidang Fakir Miskin 3 Provinsi (Kalimantan Barat, Banten, DKI Jakarta), Kepala Dinas Sosial, Korteks & Operator SIKS 28 kabupaten kota serta Pusdatin, Himbara, dan Polri.
 
“Rakor ini kami laksanakan untuk meneliti permasalahan-permasalahan, sekaligus menyelesaikannya di tiga wilayah yang termasuk dalam area PFM wilayah II, yaitu Kalimantan Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Diharapkan, dalam diskusi ini akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada,” kata Direktur PFM Wilayah II, I Wayan Wirawan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, (7/4).

Baca Lainnya : Bantuan Sosial PKH Tahap 2 Seluruh Indonesia Cair Bulan April
 
Rapat koordinasi diawali dengan sosialisasi pada management supply. Menurut Sesdirjen PFM MO Royani, hal ini penting karena berhasil tidaknya penyaluran BPNT di suatu tempat turut ditentukan oleh keberadaan supplier bahan pangan yang baik.
 
“Jika supplier baik, maka akan memberikan andil juga untuk bantuan pangan non-tunai yang baik. Yang dimaksud baik adalah ada kesesuaian antara kualitas dan harga,” ujar Sesdirjen PFM MO Royani.
 
Royani mengungkapkan, kegiatan rakor ini juga upaya dari Kementerian Sosial dapat menciptakan sebuah sistem dengan harapan seluruh supplier yang ada akan lebih bagus lagi.
 
“Lalu, peran Korteks untuk membantu penyaluran agar bantuan benar-benar tepat sasaran, sekaligus untuk melihat kinerja dari para supplier tersebut,” katanya.

Baca Lainnya : Program Bantuan Sosial Beri Dampak Penurunan Angka Kemiskinan
 
Kemensos sebagai pelaksana BPNT dalam hal ini melakukan hal-hal yang bersifat perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan atas terlaksananya program BPNT.
 
“Dalam monitoring dan evaluasi ini, kami melihat mana yang harus diperbaiki. Dan dalam hal ini, yaitu kondisi suplai yang harus sesuai antara kualitas dengan harga. Jangan sampai harga tersebut fluktuatif menjadi jauh lebih mahal pada saat musim paceklik,” pungkasnya seperti dilansir dari medcom. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: