Pemerintah Komitmen Libatkan Perempuan dalam Kebijakan Reforma Agraria

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
26 Sep 2018   06:00

Komentar
Pemerintah Komitmen Libatkan Perempuan dalam Kebijakan Reforma Agraria

Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Trubus.id -- Pemerintah berkomitmen menjadikan perempuan sebagai subyek pemangku kepentingan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan reforma agraria. Dalam praktiknya, perempuan mempunyai peran signifikan dalam mengelola tanah dan sumber agraria, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga panen.

Namun, sayangnya, peran produktif perempuan kerap kali belum sepenuhnya diakui dan diperhitungkan. Sistem hukum dan budaya patriarki di Indonesia menyebabkan perempuan masih mengalami diskriminasi terutama dalam hal kepemilikan dan penguasaan tanah.

“Perempuan seringkali memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan atas kontrol penggunaan lahan serta hasilnya. Hak perempuan atas tanah yang masih diatur oleh sistem hukum formal dan adat menjadi salah satu penyebabnya,” kata Vennetia R Dannes yang mewakili Menteri PPPA dalam Global Land Forum (GLF) 2018 ‘Women Right to Land in Asia’ di Bandung.

Baca Lainnya : Sepanjang 2017, UPTD PPA Tangani 3.367 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Menurut Vennetia, ada tiga argumen kuat yang menjadi alasan perempuan harus memiliki hak atas tanah dan properti diantaranya, argumen kesejahteraan, argumen kesetaraan dan pemberdayaan serta argumen praktik dan strategis berbasis gender.

Misalnya dalam akun KemenPPPA membahas kepemilikan tanah di Sumatera Selatan, dimana laki-laki memiliki kendali atas 84 persen lahan yang tersedia sedangkan perempuan hanya menguasai 16 persen.

Alasan lainnya adalah, terbatasnya akses perempuan terhadap informasi, akses dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, fasilitas dan saluran untuk keluhan dan mekanisme pelaporan serta terbatasnya akses perlindungan hak perempuan.

Baca Lainnya : Perempuan Makin Rawan Alami Kekerasan Gender Pascabencana

Kesenjangan gender yang terjadi di Indonesia menyebabkan perempuan kehilangan haknya atas beberapa akses diantaranya, seperti akses pendidikan,lapangan pekerjaan, dan akses perempuan dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, berdasarkan data dari Sensus Pertanian tahun 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 26,14 juta, 23,14 juta rumah tangga usaha pertanian memiliki petani utama berjenis kelamin laki-laki dan hanya 3,00 juta rumah tangga memiliki petani utama berjenis kelamin perempuan. [NN]

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          

607 Infrastruktur Kaltim Dibangun dari Dana Desa

Binsar Marulitua   Pendampingan
Bagikan:          
Bagikan: