Dorong Pemberdayaan KPH, Pemerintah Rancang RPJM 2020-2024

TrubusNews
Binsar Marulitua
07 Agu 2018   21:30 WIB

Komentar
Dorong Pemberdayaan KPH, Pemerintah Rancang RPJM 2020-2024

Pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (7/8). (Foto : Trubus.id/ Binsar Marulitua)

Trubus.id -- Pemerintah segera mengambil langkah strategis dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 untuk mendorong Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) meningkatkan produksi kualitas hutan dan jasa lingkungan. Pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau untuk pemerataan ekonomi masih terkendala beberapa komplelksitas dan dinamika pengurusan hutan. 

Sekertaris Jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono mengatakan, RPJM 2020-2024 disusun untuk menyelesaikan permasalah pokok dalam pengurusan hutan sebagai kebutuhaan dasar masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini permasalahan pokok adalah ekploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang belum sepenuhnya diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, menurunnya pengelolaan SDA yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. 

"Tekanan dan dampak pembangunan terhadap SDA, kualitas sumber daya air menurun sungai, pesisir pantai kontaminasi air minum dan menurunnya sumber daya air tanah. Yang terpenting dalam pembangunan RPJM nanti adalah penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sejumlah sumber daya alam dan pemanfaatan (tenurial) dan pemberantasan pemanfaatan hutan secara ilegal," jelas Bambang Hendroyono saat Rapat Koordinasi Pembangunan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) Tingkat Nasional di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (7/8).

Bambang menjelaskan bahwa hulu dari permasalahan tersebut bisa dicegah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani tata kelola hutan di tingkat tapak. KLHK sebenarnya telah  mengambil langkah strategis seperti alokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi, terdiri dari tata perizinan, perhutanan sosial, reformasi agraria, pangan dan energi, ketahanan air.

"Jadi KPH akan didorong untuk peningkatan produksi kualitas hutan dan jasa lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja meliputi peningkatan produksi hasil hutan kayu dan non kayu, ekowisata atau jasa lingkungan lainnya serta peningkatan menajeman usaha rakyat," jelas Bambang. 

Dijelaskan Bambang, pemberdayaan KPH secara tidak langsung memberikan pengendalian lingkungan serta "campaign" mendorong perwujudan program hutan berkelanjutan melalui pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

"Jadi masyarakat akan aktif dengan sendirinya untuk mengendalikan permasalahan lingkungan. Sampai Juli 2018 telah ditetapkan 679 unit wilayah KPH. Yang terdiri dari KPH Konservasi, KPH Lindung, KPH Produksi yang dikelola 379 lembaga KPH," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Arifin Rudiyanto mengatakan, rancangan teknokratis pembangunan kehutanan sudah diidentifikasi dalam arah Pembangunan Kehutanan dan KPH dalam  periode 2020-2024. Visinya adalah pembangunan kehutanan berbasis lingkungan, sosial dan ekonomi dengan misi untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mandiri. 

"Intinya kita pengen punya pembanguan kehutanan yang berkemandirian berkeadilan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah melakukan rasionalisasi kawasan dan tutupan hutannya, meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis hutan, mengoptimalisasi multiguna hutan berbasis bio ekonomi, pengelolaan hutan 4.0, dan  mewujudkan tata kelola yag baik," jelasnya. [RN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: