Kementerian LHK Didesak Segera Tertibkan KJA di Danau Toba

TrubusNews
Ihsan Maulana
19 Juli 2018   18:15 WIB

Komentar
Kementerian LHK Didesak Segera Tertibkan KJA di Danau Toba

Ilustrasi (Foto : Pixabay)

Trubus.id -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara, terus mendesak agar pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar menertibkan keramba jaring apung (kja) budi daya ikan di kawasan Danau Toba.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Prima Tarigan yang mengatakan, keramba jaring apung (KJA) ini bisa menimbulkan pencemaran dan mengganggu program pariwisata setempat yang sedang dicanangkan oleh pemerintah.

Ia meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), supaya mengevaluasi keberadaan KJA di Danau Toba.

Baca Lainnya : Lanjutkan Perhutanan Sosial, KLHK Verifikasi Empat Kelompok Tani

"Hal itu dilakukan agar jangan sampai mengganggu keindahan objek wisata Danau Toba yang sudah di dunia," tambahnya.

Ia menambahkan, Kementerian Pariwisata juga harus mempertimbangkan keberadaan KJA di kawasan Danau Toba, karena bisa membuat tidak nyaman para wisatawan yang berkunjung ke daerah itu.

Baca Lainnya : TORA dan PS, Skema KLHK untuk Upayakan Pemerataan Ekonomi

"Yang namanya lokasi objek wisata seperti Danau Toba jelas harus bersih dari KJA dan ini akan mengganggu pemandangan serta tidak boleh dibiarkan," imbuhnya.

Sementara itu, Walhi Sumut juga mendukung kebijakan Pemprov Sumut yang berencana membatasi budi daya ikan di Danau Toba dari 35 ribu ton menjadi 10 ribu ton per tahun. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: