Perangkat Desa di Riau Dibimbing Wawasan Tentang Perhutanan Sosial

TrubusPreneur
By Thomas Aquinus | Followers 2
13 Juli 2018   19:15

Komentar
Perangkat Desa di Riau Dibimbing Wawasan Tentang Perhutanan Sosial

Pelatihan Penyusunan Proposal Perhutanan Sosial (Foto : Trubus.id)

Trubus.id -- Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, mengikuti Sosialisasi Program dan Pelatihan Penyusunan Proposal Perhutanan Sosial. Kegiatan sosialisasi berlangsung selama beberapa hari dan berlangsung sejak Rabu, 11 Juli 2018.

Menurut Yandri, salah satu perangkat desa di kecamatan itu, kegiatan telah memberikannya banyak manfaat, terutama dalam memahami tentang hal-hal seputar perhutanan sosial.

"Kami jadi tahu apa yang dimaksud dengan perhutanan sosial," katanya kepada wartawan, Jumat (13/7).

Baca Lainnya : Presiden Jokowi Tindak Tegas Warga yang Mempermainkan Hutan Sosial

Yandri berjanji menyalurkan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang diperolehnya kepada warga.

Sebagaimana diketahui, Perhutanan Sosial merupakan sebuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.

Perhutanan Sosial juga menjadi benda legal bagi masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara. Program Perhutanan Sosial sendiri telah mulai didengungkan sejak tahun 1999.

Baca Lainnya : Perhutanan Sosial, Bentuk Penghormatan Hak Masyarakat

Akses legal pengelolaan kawasan hutan ini, dibuat dalam lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS) sendiri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat.

Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Baca Lainnya : Kreatif, BNPB Sosialisasikan Kebencanaan dengan Taman

Menurut pengakuan Syamsul, Kepala Desa Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, pada sejumlah Desa di Kecamatan Gaung, terdapat beberapa hektare kawasan hutan yang berstatus ditinggalkan oleh pengelola hutan atau pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sejak tahun 2006.

Maka itu, diungkapkan Syamsul, demi menghindari adanya lahan yang 'nganggur', masyarakat sekitar kawasan hutan pun berinisiatif untuk merambah kawasan hutan yang ditinggalkan oleh pemegang IUP Hutan tersebut.

"Kawasan hutan yang kembali dikelola masyarakat ini, dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Hasil-hasil hutan juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat," jelasnya.

Baca Lainnya : Presiden Perpanjang Moratorium Izin Tata Kelola Hutan

Pemanfaatan kawasan hutan sebagai lahan perkebunan oleh masyarakat ini, dikatakan Syamsul sudah mencapai 40 persen dari total luas kepemilikan lahan perkebunan di Desa Simpang Gaung.

Melalui program perhutanan sosial, Syamsul berharap, solusi terkait legalitas kepemilikan lahan ini dapat ditemukan dengan adanya pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan pemegang IUP Hutan yang sah di 'mata' hukum.

"Ketika perusahaan pemegang IUP Hutan kembali untuk memanfaatkan kawasan hutan yang telah dipegang izinnya, maka masyarakat yang menggarap kawasan tersebut sejak beberapa tahun lalu dapat menjalin kemitraan dan tidak mengalami kerugian serta menghilangkan potensi munculnya konflik," imbuhnya. [NN]


 

  0


Anda belum login, masuk atau mendaftar disini


Artikel Terkait

Bagikan:          
Bagikan:          
Bagikan: