Ini Hasil Forum ADB Dalam Rangka Pencapian SDGs di Negara Berkembang

TrubusNews
Thomas Aquinus
21 Mei 2018   14:00 WIB

Komentar
Ini Hasil Forum ADB Dalam Rangka Pencapian SDGs di Negara Berkembang

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat selaku wakil pemerintah Indonesia menyampaikan upaya perlindungan dan jaminan sosial Indonesia. (Foto : Foto: Istimewa)

Trubus.id -- Workshop ADB berlangsung di Asian Development Bank Institute (ADBI), Tokyo, Jepang, pada 17-18 Mei 2018. Kegiatan ini mengusung tema, "Strategi Penganggaran Perlindungan Sosial untuk Mencapai SDG's bagi Anggota Negara Berkembang".

Peserta workshop terdiri dari perwakilan 16 negara di kawasan Asia diantaranya Bangladesh, Kamboja, Fiji, China, Mongolia, Timor Leste, Kazakhstan termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri diwakili oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat . Workshop ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan tantangan terkait (1) penelitian capaian SDG's di Indonesia, Myanmar dan Timor Leste, (2) perluasan sistem perlindungan sosial di Asia, (3) strategi pendanaan, (4) jaringan perlindungan sosial antara pengambil kebijakan di Asia Pasifik dan (5) merumuskan rekomendasi hasil penelitian tentang perlindungan sosial untuk mencapai tujuan SDGs.

Presentasi topik dan diskusi secara umum menjelaskan tentang hasil studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) tentang capaian implementasi SDG's di 3 negara yakni Indonesia, Myanmar dan Timor Leste.

Fokus utama wokshop tersebut adalah menekankan pada banyaknya alternatif cara atau jalan untuk penganggaran Program Perlindungan Sosial (PPS) utamanya bagi negara-negara berkembang di wilayah Asia.

Dari forum ini disimpulkan bahwa;
1) Pendanaan perlindungan sosial membutuhkan broad political consensus dan kerangka penganggaran jangka panjang yang cukup, 
2) Untuk memobilisasi sumberdaya domestik, perlindungan sosial perlu berlabuh pada struktur pendapatan yang rasional dengan ekuitas yang lebih besar.
3) Untuk akuntabilitas dan pengeluaran publik yang efisien untuk mencapai target perlindungan sosial dalam SDG's, analisis keuangan melalui penganggaran sosial perlu dilakukan untuk DMC's.

Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan selama 2 hari, pemerintah Idonesia perlu membuat kebijakan fiskal untuk penganggaran program perlindungan sosial melalui;
1) Peningkatan pajak pendapatan, 
2) Meningkatkan efisiensi untuk pengumpulan pajak, 
3) Realokasi pengeluaran, 
4) Pengalihan secara bertahap subsidi bahan bakar, 
5) Reorientasi pendapatan industri ekstraktif, 
6) Menciptakan dana khusus dari ekstraktif, 
7) Membangun cara yang inovatif untuk pendanaan perlindungan sosial, 
8) Inisiatif swasta - publik, 
9) Subsidi silang 
10) Dukungan dari mitra pembangunan. [NN]

  0


500 Karakter

Artikel Terkait

Trubus Dorong Kemandirian Pangan Keluarga dengan Tabulampot

Pendampingan   08 Agu 2020 - 16:11 WIB
Bagikan:          

Babad Bina Swadaya, Awal Mula Berdirinya Bina Swadaya

Pendampingan   04 Agu 2020 - 15:15 WIB
Bagikan:          
Bagikan: